Ecky Mucharam: Hentikan Pengeluaran Non-Prioritas dan Pertebal Bantalan Sosial Masyarakat

JAKARTA  - Anggota Komisi XI DPR RI DPR RI Ecky Awal Mucharam mendesak pemerintah untuk melakukan dua hal dalam rangka menghadapi gejolak perekonomian global yang cukup serius. Dua hal tersebut adalah, pertama, menghentikan pengeluaran yang tidak prioritas, dan kedua, mempertebal bantalan sosial bagi masyarakat. Saat ini, menurutnya, perekonomian sedang menghadapi ancaman. Karena itu, pemerintah perlu cermat dan menghentikan pemborosan yang tidak perlu.   

“Perekonomian dunia menghadapi gejolak yang cukup serius. Dinamika perekonomian global semakin tidak menentu terlebih karena persoalan politik dan keamanan. Perang Rusia dan Ukraina tidak hanya berdampak pada dua negara yang berperang, namun juga dampaknya melalui krisis energi sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, ” ujar Ecky, Minggu (14/8/2022).   Dampak yang dirasakan terhadap sektor riil dan masyarakat, kata Ecky, cukup besar. Transmisinya melalui dua hal, yakni kenaikan harga minyak dan pangan.

Baca juga: Komisi VIII DPR RI Evaluasi Anggaran dan Kinerja Kemenag

“Mestinya, dua hal ini yang menjadi prioritas pemerintah sekarang. Keduanya berkontribusi terhadap peningkatan inflasi. Padahal inflasi menggerus pendapatan riil masyarakat, ” ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.   Pada Juli 2022, kata Ecky, upah buruh nominal hanya naik 0, 3 persen secara tahunan. Namun, inflasi secara tahunan mencapai 4, 94 persen.

“Artinya kenaikan kesejahteraan buruh tidak setimpal dengan kenaikan harga yang dihadapi. Kesejahteraan buruh tergerus cukup dalam. Rakyat bawah merasakan langsung dampak dari gejolak ini. Bantalan rakyat perlu diperkuat!” tegas Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut.   

Baca juga: Amin AK: Tolak Penggunaan APBN Untuk Biayai Pembengkakan Proyek Kereta Cepat

Karena itu, Ecky mendesak pemerintah fokus untuk menyeleseikan persoalan riil di masyarakat. Ia menilai ruang fiskal yang sempit ini sangat tidak mungkin jika digunakan untuk memenuhi seluruh keinginan dan ambisi pemerintah. Di sisi lain, ia meminta pemerintah untuk memilah, mana kebutuhan prioritas dan mana keinginan.   Oleh karena, anggaran sangat terbatas jika harus memaksakan pengeluaran ambisius yang tidak penting dan tidak memberikan dampak terhadap kesejahteraan.

“Untuk itu, saya meminta pemerintah untuk melakukan dua hal. Pertama, pemerintah perlu menghentikan pengeluaran yang serampangan, boros, dan tidak menguntungkan masyarakat, ” tegas Ecky.   

Baca juga: Kamrussamad: Kontribusi PNBP 2021 Belum Optimal Dibandingkan Total Pendapatan Negara

Pengeluaran tidak penting dan serampangan tersebut, salah satunya adalah kereta cepat. Sejak awal, menurutnya, kereta cepat ini sudah sangat bermasalah.

“Anggaran pembangunan dan pembengkakan yang terjadi tidak patut untuk dibebankan pada APBN. Proyek ini bukan proyek rakyat, dan tidak berdampak terhadap rakyat, ” urai legislator dapil Jawa Barat III itu.   Oleh karena itu, Ecky menilai, tidak pantas jika uang rakyat digunakan untuk membiayai proyek serampangan tersebut.

Baca juga: Cegah Data Ganda Penerima BLT-Dana Desa, Cucun Ahmad Syamsurijal Minta Pemerintah RapiKan DTKS

“Contoh lainnya adalah ambisi pemindahan ibu kota negara. Pemindahan ini bukan prioritas dan tidak tepat jika kemampuan fiskal yang terbatas harus digunakan untuk proyek pemborosan ini, ” papar Ecky.   

Langkah kedua yang harus dilakukan pemerintah adalah pertebal bantalan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Kenaikan harga pangan, energi, dan listrik punya dampak instan dalam memukul masyarakat miskin dan mereka yang rentan untuk jatuh dalam jurang kemiskinan. Prioritas fiskal secara total harus dialokasikan untuk membantu masyarakat tersebut.   

Baca juga: Said Abdullah: APBN Sehat, Manfaat Berkali Lipat

“Anggaran belanja sosial perlu ditambah, salah satu yang menjadi perhatian adalah subsidi upah dan bantuan langsung bagi buruh dan pekerja informal di sektor pertanian. Nisbah pendapatan yang dihasilkan akibat ledakan komoditas dapat digunakan untuk menambal subsidi minyak dan energi, ” tutup Ecky. (rdn/sf)