Ketum AWDI Minta Polri Berikan Kepastian dan Keadilan Hukum Terhadap Molly Situwanda

Jakarta - Permasalahan hukum PT Panin Dai-ichi Life terhadap nasabahnya Molly Situwanda menimbulkan reaksi dari Lembaga Organisasi Kewartawanan AWDI.

Sebagai Organisasi kontrol sosial, AWDI prihatin terhadap  kepastian dan keadilan hukum terhadap warga masyarakat tidak mampu yakni, Molly Situwanda.

Baca juga: Diskusi Dengan Try Sutrisno, LaNyalla Terima Mandat Kembalikan UUD 1945

Ketum AWDI Budi Wahyudin Samsu menyatakan terkait permasalahan PT. Panin Dai-ichi Life terhadap nasabahnya Molly Situwanda atas Klaim asuransi kematian suaminya yang diduga sampai saat ini masih di terabaikan Klaim tersebut belum dibayarkan tentunya persoalan ini menjadi perhatian publik  terlebih Molly Situwanda melalui pemberitaan sudah memohon kepada Presiden Jokowi agar diberikannya kepastian dan keadilan Hukum untuk dirinya " Kamis 14 Juli 22.

Perlu diketahui "Molly Situwanda mengajukan klaim asuransi jiwa suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidup  bersama anak-anaknya akan tetapi dengan berlinang air mata Molly menyebutkan klaim asuransinya ditolak oleh perusahaan tersebut.

Baca juga: Singgung Beda Perlakuan Bupati Mamteng dan Bupati Mimika, Tokoh Papua : KPK Jangan Pilih Kasih Usut Kasus Korupsi

Sementara itu Advokat Johnny Situwanda.SH menyatakan melihat perkara tersebut mengaku bahwa dirinya mengerti dengan hukum terketuk hatinya untuk mendampingi dan  membantu Molly berjuang untuk mencari kebenaran dan juga keadilan, tidak ada sedikitpun saya meminta kepada Molly biaya perkara.

" molly sebagai warga yang tidak mampu harus di bantu terlebih Jhonny teringat sumpah seorang pengacara harus membantu siapa saja tanpa melihat strata sosial dan seiring perjuangan kami membantu Molly Kasih Tuhan masih ada untuk itu Molly akhirnya memenangkan perkaranya melawan Perusahaan Asuransi raksasa PT Panin Dai-ichi Life di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimana Keadilan masih ada, "ujarnya 

Baca juga: Ahmad Doli: Semua Peraturan Perundang-undangan Alas Hukumnya Harus UUD 1945

Johnny menambahkan bahwa pada tanggal 25 November 2021 Majelis Hakim di Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Menolak Permohonan Kasasi perusahaan asuransi PT Panin Dai-ichi Life dengan putusan perkara No 3049 K/Pdt/2021, dengan demikian artinya Perusahaan asuransi PT Panin Dai-ichi Life wajib melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 630/PDT/2020/PT DKI Juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 628/Pdt.G/2019/PN.JKT.BRT

Selanjutnya “Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) menyatakan bahwa Perusahaan asuransi PT. Panin Dai-Ichi Life telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dinyatakan telah melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 pasal 18, " ucap Johnny.

Baca juga: Mohammad Toha: Aparat Penegak Hukum Harus Lebih Proaktif Tangani Mafia Tanah di Bali

Hal ini tertuang sesuai Putusan Inkracht Mahkamah Agung Nomor : 3049 K/Pdt/2021 Tanggal 25 November 2021 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 630/Pdt/2020/PT DKI Tanggal 25 Januari 2021 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 628/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt Tanggal 03 Maret 2020.

Akan tetapi Perusahaan Asuransi PT.Panin Dai-ichi Life tidak memenuhi kewajibannya dan juga telah mengabaikan Putusan Inkracht dari Mahkamah Agung dan sudah tidak menghargai Supremasi Hukum Putusan Pengadilan" Ujarnya.

Baca juga: Kajari HST Hentikan Penuntutan, Ini Alasannya

Oleh karena itu Advokat Johnny Situwanda.SH telah melaporkan Perusahaan Asuransi PT.Panin Dai-ichi Life ke Polda Metro Jaya dan laporan itu telah diterima  terdaftar dengan nomor LP/B/2739/VI/2022/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 6 Juni 2022. Dalam hal ini, pelapor merupakan istri nasabah perusahaan asuransi tersebut, Molly Situwanda.

Budi melanjutkan apakah nilai kepastian dan keadilan hukum di negara ini akan terkikis hanya dari kesombongan Perusahaan Asuransi seperti ini, dengan di abaikannya kewajiban pembayaran yang sebesar Rp .270 juta yang belum juga diberikan haknya kepada Molly sebagai nasabah sedangkan Molly memenangkan perkaranya dan sudah ada keputusan tetap dari Pengadilan yang  berkekuatan hukum menyatakan PT Panin Dai-ichi Life telah melanggar hukum untuk itu wajib untuk membayarkannya 

Lebih lanjut Ketua Umum Organisasi Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia AWDI Budi Wahyudin Samsu meminta kepada Presiden Jokowi dan Kapolri agar diberikan kepastian dan keadilan hukum terhadap Molly Situwanda terlebih Presiden maupun Kapolri telah berkomitmen untuk totalitas dalam penegakan hukum demi memberikan Kepastian Kemanfaatan serta keadilan hukum kepada seluruh rakyat Indonesia..

Budi menjelaskan, Indonesia adalah Negara Hukum dan tidak ada orang yang kebal dengan hukum Perusahaan Asuransi yang tidak mentaati hukum tentunya  jangan dibiarkan dan harus diberikan sanksi yang tegas.

Kami Apresiasi kata Budi perjuangan kuasa hukum Molly " Adv Johnny Situwanda.SH, juga sebagai Penasihat Hukum di Kelembagaan kewartawanan Kami Organisasi AWDI, patut kami banggakan yang dimana Jhonny dengan tulus membantu Molly warga kurang mampu untuk mencari kebenaran dan keadilan terlebih "Jhonny juga telah banyak membantu anggota Wartawan kami didalam suatu persoalan hukum, " ujarnya.

Baca juga: Pengacara Patra Respon Kamaruddin Giring Opini yang Rugikan PC

Oleh sebab itu Budi mengatakan PT. Panin Dai - Ichi Life yang telah dilaporkan dan juga turut dipolisikan presiden direktur perusahaan tersebut yang berinisial FG, yang  tidak menghargai Supremasi Hukum dari putusan Mahkamah Agung juga Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri juga telah di laporkan secara pidana dan telah dilaporkan ke OJK untuk itu Budi meminta perusahaan ini diberikan sanksi berupa pembatasan kegiatan operasional karena tidak layak ada di Indonesia, "tutupnya. ( Mr.g )

Nara sumber : Ketua Umum AWDI Budi Wahyudin Samsu